Sepertinya Pertamina harus mengikuti langkah KPK dan Kepolisian yang mencetak jutaan Stiker Tempal. KPK membuat stiker, “Awas Bahaya Laten Korupsi,” Kepolisian membuat stiker, “Awas Bahaya Terrorisme,” dan Pertamina bagusnya membuat stiker yang bertuliskan, “Awas Bahaya Tabung Gas.”
Teror ledakan tabung gas benar-benar menakutkan kita. Teror ini mengintip jiwa siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Jadi tak berlebihan jika Masyarakat harus merasa was-was terhadap ‘bom gratis’ yang dibagikan ini. Kalau anak kecil usia 4 tahun saja (yang notebene tidak berhubungan langsung dan intens dengan tabung gas) sudah jadi korban, maka para petugas pengisian tabung, agen, para ibu rumah tangga dan para koki harus sudah dari sekarang menyiapkan surat wasiat!
Setidaknya ada Tiga sebab mengapa kompor gas bisa meledak. Faktor pertama , karena faktor alat yang tidak sesuai standar, sesuai standar tapi tidak layak, atau alatnya sesuai standar, layak pakai namun sudah melebihi umur pakai. Kedua , karena adanya unsur kesalahan dalam penggunaannya (human errors). Dan ketiga, adalah masalah kriminal berupa penyuntikkan gas 3 kg ke tabung 12 kg
Ketika faktor penyebab ledakan tabung gas sudah bisa diidentifikasi, harusnya tidak susah bagi pemerintah dan Pertamina untuk menaggulangi masalah ini. Akan tetapi kenapa hal sederhana ini amat susah dilaksanakan?
Pemerintah dan jajarannya sebagai pemegang kebijakan dan pengawasan harusnya tidak sulit dalam mengontrol supaya tabung gas dan perlengkapannya yang beredar di masyarakat adalah sesuai standar, layak pakai, serta tidak melebihi batas umur pemakaian. Apalagi pembuatan tabung gas beserta perlengkapanya atas tender dan kontrol pemerintah. Tapi Ironisnya, mereka malah saling lempar tanggung jawab. Kementerian Perindustrian selaku pengawas prapasar mengaku hanya menetapkan standarisasi tabung dan perlengkapannya. Sementara Kementerian Perdagangan membentengi diri dengan mengaku sebagai pengawas pasar. Menurut mereka, PT Pertamina beserta 150 produsen tabung gaslah yang bertanggung jawab. Namun, PT Pertamina mengklaim hanya berperan mengisi gas elpiji, bukan pada tabung dan perlengkapannya. Kalau sudah begini memang pantas tabung gas menjadi teror yang memakan korban.
Terkait faktor human errors, kan pemerintah tinggal meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi cara penggunaan gas secara aman kepada masyarakat. Terkait faktor ketiga yakni adanya tindak kriminal ya itu merupakan tugas polisi untuk mencegah dan menghukum para pelakunya.
Akan semua ini Pemerintah kita harus bertanggung jawab penuh, dari hulu hingga hilir, dari pangkal sampai ujung. Karena itulah hakikat tugas dan fungsi adanya pemerintah.
Ini sebenarnya bukan sekedar masalah buruknya kualitas tabung, selang dan regulator, adanya penyuntikan gas, atau kesalahan dalam cara penggunaan. Tidak sesederhana itu. Tidak ada solusi yang benar-benar solutif manakala pemerintah masih setengah hati dalam mengurusi urusan rakyat. Manakalah Public Policy yang dikeluarkan pemerintah masih bermotif jual-beli. Dan manakala pemerintah bukan lagi pelayan masyarakat tetapi pembawa terror bagi masyarakat. Masyarakat diberikan ‘bom gratis,’ disisi lain, TDL dinaikkan, pajak ditingkatkan, dan uang rakyat dikorup. Wah, alangkah ironinisnya negeri ini.
Saatnya pemerintah sadar dan bertaubat, kemudian menjadi pemimpin yang amanah serta kemudian mengurusi urusan-urusan rakyat secara profesional dan berdedikasi. Jika mereka tidak mampu, saatnya kita mengganti mereka dengan pemimpin yang amanah, profesional, berdedikasi, dan memiliki ketaatan penuh pada aturan-aturan Sang Pencipta. Dengan cara Revolusi Damai kata orang #
